Unsur Niat dalam Hukum

diterbitkan oleh harian umum Radar Cirebon edisi 27/05/2015

Oleh : Bakhrul Amal

Tidak semua aturan pidana di berbagai daerah memasukan unsur niat di dalam kitab undang-undangnya. Suku-suku Jermanik (Germanic) terdahulu adalah contohnya. Mereka mengenakan kewajiban pergantian atas sebuah tindakan yang menciderai, tanpa peduli terhadap niat. (Baca: Paul H Robinson, Mens Rea, University of Pennsylvania Law School)

Dalam tata hukum Jermanik –seandainya seorang terbeset golok temannya yang menebang pohon– maka yang menebang pohon itu dihukum sama dengan hukuman apabila ia sengaja melakukan pembacokan. Kepala suku yang menentukan hukuman atas itu.

Kemudian muncul peradaban baru, peradaban yang mengenal suatu sistem gugatan. Persidangan semakin terbuka dan segala macam penjuru diberi kebebasan menyoroti, tentunya selama diatur di dalam undang-undang. Pada saat itulah, disamping penggugat dan tergugat, hakim ditemani pula oleh jaksa serta pengacara atau bahkan saksi ahli dan juri. Dalam tahap ini, fungsi menjatuhkan hukuman menjadi ketat, dan niat (intention) mulai dijadikan rujukan yang teramat penting.

Niat adalah sesuatu hal yang sudah ditaruh di dalam hati sebelum suatu perbuatan terjadi. Singkatnya begitu. Oleh karenanya niat di dalam hukum, lambat laun, menjadi begitu penting sebagai pertimbangan yang menentukan suatu perbuatan itu jahat (actus reus) atau tidak.

CONTOH KEBERKAITAN NIAT DENGAN HUKUMAN

Jika kita ingat, ada suatu jargon menyebutkan bilamana “yang merugikan belum tentu jahat tetapi yang jahat sudah pasti merugikan”.  Kesemuanya, bergantung pada alasan (reasoning)

Contohnya, seorang yang membela diri dari begal kemudian bertarung hingga mengakibatkan begal itu mati. Tindakan membunuh tersebut tentu merugikan. Tetapi tindakan itu dilakukan tidak dengan niat jahat (mens rea) untuk membunuh, melainkan dengan keinginan mempertahankan hartanya (hifdzu mal).  Perbuatan tersebut, dalam istilah pidana, dikenal dengan pembelaan darurat (noodweer) yang tercantum pada Pasal 49 (1) KUHP.

Sesuai peniliaian hati nurani kita, tentu merampas nyawa orang adalah perbuatan keji. Akan tetapi, manakala perbuatan itu dilakukan dengan dasar membela diri dari kejahatan, maka hal itu tidaklah dapat dinilai salah. Tidak etis juga apabila pemidanaan lalu menjadi solusi akhir pengendara yang tidak tahu menahu itu. Sudah hartanya hendak hilang, nyawanya terancam, membela diripun disalahkan.

Ada lagi Nenek Minah, pencuri tiga buah kakao dari Purwokerto. Dia, menurut pengakuannya, tidaklah mencuri melainkan mengambil buah layaiknya meminta kepada tetangga. Apa daya, gugatan telah dikirim dan nenek Minah pun planga-plongo meratapi nasibnya dari belik jeruji.

Kasus itu kemudian berkembang hingga akhirnya fakta demi fakta terbelalak. Hakim Muslih, hakim yang menjadi ketua pengadilan Minah, menghukum minah dengan 1 tahun 15 hari serta 3 bulan masa percobaan. Muslih menilai seandainya nenek Minah benar mencuri dengan niat, tidak mungkinlah hanya tiga pasti lebih dan terencana. “kasus ini kecil, tetapi telah menciderai hati banyak orang” kata Muslih sembari menitikan air mata, selepas persidangan.

Niat dalam perspektif kontemporer kemudian perlu dibuktikan dengan cermat. Dalam perkara-perkara di atas, kita mulai memahami jikalau niat menjalar jauh menyentuh tahap keadilan. Keadilan itu bermuara pada simpul perihal, tidak sepantasnya menghukum kepada orang yang dia sendiri tidak memahami. Atau, tidak sepatutnya menjatuhi hukum kepada orang yang tidak memiliki niat sama sekali melakukan kejahatan.

NIAT dan KORUPSI

Unsur niat juga mulai merasuk ke dalam ranah kasus extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Salah satu daripadanya adalah korupsi.

Kita tentu sepakat bahwa korupsi merusak mental bangsa. Korupsi menghabisi hidup orang banyak dengan memakmurkan diri secara pribadi. Korupsi pun, telah menyengsarakan negara dalam kerubungan kemiskinan yang parah.

Seperti sebuah ungkapan klasik Louisa Valenzuela “kita hidup tidak bisa lepas dari politik”. Ya, lanjutnya, “berak pun politik”. Tentulah, korupsi sebagai stigma juga tidak luput dari intrik dan rencana manipulasi politik. Begitu menyeramkannya predikat koruptor, maka tidak urung para politikus mencoba menghancurkan lawan politiknya dengan memberikan tuduhan tersebut.

Dalam korupsi, unsur yang harus dipenuhi adalah adanya kerugian. Kerugian tersebut harus juga dipenuhi berbarengan dengan niat memperkaya, baik diri maupun orang lain. Dan niat memperkaya itu, pun harus melihat unsur yang didasari ke-sengaja-an. Singkatnya, kerugian koruptif harus tersruktur dan direncanakan untuk lalu diadakan dengan sengaja memang untuk kejahatan.

Berlanjut, andaikata ada sebuah tindakan di luar hukum dengan niat baik dan demi kemaslahatan umum, hal itu tidaklah dapat disebut korupsi. Hukum memberikan istilah khusus yang disebut dengan diskresi.

Tidak bisa hanya karena sebuah kelalaian administrasi, niat baik (berdasar diskresi) kemudian dilencengkan menjadi pidana. Inilah yang keliru dan tak jarang dijadikan sarana politik ‘pembusukan’ dengan modus ‘melakukan korupsi’. Mempermasalahkan yang tidak patut.

Dalam kejadian itu, yang bertindak koruptif bukanlah pejabat yang dituduh korupsi, melainkan penegak hukum yang bertingkah laku tidak untuk menegakan hukum (dalam konteks keadilan). Karena unsur niat jahat (mens rea) yang berakibat menjadi perbuatan jahat (actus reus) melekat dalam pikiran penegak hukum ingin mendhzalimi orang lain. Niat menghancurkan nama/karier/hidup orang dengan perbuatan merampas kemerdekaan (pemenjaraan).

PENUTUP

Menyeruaknya konsep mempertautkan niat dengan tindakan mulai banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Bukan hanya karena penting, tetapi juga karena menjamurnya upaya kriminalisasi. Artinya juga, dengan begitu, niat telah merubah paradigma hukum yang begitu kaku dan tekstual menjadi hukum yang ditegakan berdasarkan pula kontekstual. Pergeseran berkaitan dengan dilibatkannya niat ini, dapat dijadikan indikasi bahwa positivisme hukum telah usang dan muncullah paradigma baru bernama progresifitas hukum.


*https://muliaok.files.wordpress.com/2010/07/intention.jpg